Ini bukan kali pertama gue muak dan marah mendengar pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan Kontras.
Baru-baru ini,kedua lembaga tersebut juga mengeluarkan kecaman terhadap aparat Kepolisian yang melakukan "penyerangan" kedalam Kampus Universitas Nasional,Jakarta pada dini hari,Sabtu,24 Mei 2008 yang lalu.
Gue cuma heran aje,sama kedua lembaga tersebut bagaimanakah cara mereka memberikan penilaian tentang pelanggaran HAM??
Apakah setiap yang melakukan pelanggaran adalah aparat keamanan adalah sebuah pelanggaran HAM ???
Bagaimana dengan kerusuhan di Abepura,Papua pada tanggal 16 Maret 2006 yang menewaskan 3 orang anggota Brimob dan 1 orang dari AURI??
Mereka tidak mengeluarkan pernyataan apapun mengenai kerusuhan tersebut apalagi sampai dilakukan investigasi.
Jadi kita patut mempertanyakan kinerja dari Komnas HAM dan Kontras,apakah masih pantas ada di Indonesia,melihat sepak terjang mereka yang terlalu berat sebelah dan selalu menyudutkan pihak aparat keamanan dan pemerintah.
Lihatlah bagaimana usaha mereka memaksakan kasus kerusuhan di Atambua,Timor Leste paska jajak pendapat agar bisa disidangkan di Mahkamah Internasional.
Dan yang terakhir kasus Talang Sari,yang meminta para purnawirawan TNI yang terlibat untuk hadir dalam persidangan Komnas HAM.
Dan setiap ada indikasi pelanggaran HAM di Indonesia mereka selalu menghembuskannya hingg sampai di PBB,dan ini sangat menyudutkan pemerintah Indonesia.
Harusnya mereka dapat memandang setiap kasus secara netral,jangan sampai melecehkan dan menjual harga diri bangsa ini kepihak asing.
Jadi kepada Pemerintah Republik Indonesia,khususnya BIN (Badan Intelijen Negara) agara dapat menyelidiki apakah ada indikasi bermainnya pihak luar dikedua lembaga tersebut.
